Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey melakukan pertemuan dengan Delegasi Panja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Ruang Rapat Gubernur, Senin (6/12). Pertemuan yang membahas pembangunan berkelanjutan ini dihadiri oleh Ketua Panja Sihar Sitorus, juga Ketua DPRD Prov. dr. Fransiskus Silangen, Sekdaprov Sulut Asiano Gamy Kawatu, Staf Ahli Gubernur, Kepala Bappeda, Kadis Pariwisata, Kepala Disperindag, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Pendidikan Sulut dan Karo Adpim.
Dikutip dari portal resmi Pemprov Sulawesi Utara, Gubernur Olly memaparkan sejumlah hal terkait progres terkini pengembangan pariwisata Sulut, terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Likupang dan KEK Bitung. Gubernur berharap, dengan kunjungannya ke Sulawesi Utara ini, Panja BKSAP DPR RI dapat memberikan masukan terkait pembangunan berkelanjutan di Provinsi Sulut. Khususnya untuk wilayah tujuan wisata, sehingga mampu memberi dampak positif bagi masyarakat.
“Beberapa sarana dan prasarana penunjang KEK Likupang, diantaranya sudah ada homestay. Jalan dan jembatan sudah selesai dibangun. Ada sebanyak 309 rumah yang dibangun pemerintah. Sebagiannya sudah dipergunakan,” beber Gubernur.
Terkait sejumlah faktor yang menjadi hambatan pembangunan KEK Likupang, Gubernur menjelaskan bahwa hal tersebut diakibatkan karena adanya keterlambatan proses investasi dari pihak swasta yang diarahkan dari pusat. Dampaknya adalah tertundanya setiap proses tindakan lanjut MoU.
“Keterlambatan ini berkaitan dengan pandemi Covid-19, serta permasalahan lahan yang menjadi milik BUMN. Ini kemudian diserahkan ke pemerintah daerah agar bisa segera diurus pengoperasiannya,” jelasnya.
Sedangkan untuk KEK Bitung, Gubernur melaporkan bahwa meskipun terdapat beberapa kendala, saat ini sejumlah investor mulai berdatangan. Menurutnya, komitmen para investor tetap berjalan terhadap KEK yang dikhususkan untuk industri perikanan dan kelautan tersebut.
Sementara itu, Sihar Sitorus mengungkapkan bahwa kunjungan Panja BKSAP DPR RI ke Sulut adalah untuk melihat tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
“Kenapa kita melakukan kunjungan ke Sulut terkait SDGs? Karena ini merupakan satu hal penting yang harus dikejar banyak negara, termasuk Indonesia. Yang disepakati akan selesai di tahun 2030. Ini tentunya menjadi pekerjaan besar kita semua dalam kurun waktu sepuluh tahun kedepan,” ujarnya.
Dirinya mengungkapkan, guna mencapai SDGs, ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus dilakukan, yang dijelaskannya terbagi atas empat pilar.
“Yang pertama pilar sosial. Didalamnya terdapat 5 tujuan. Selain itu ada pilar pembangunan ekonomi dengan 5 tujuan. Pilar pembangunan lingkungan 6 tujuan. Dan yang terakhir, pilar hukum dan tata kelola dengan 1 tujuan,” imbuhnya.(*/kom/dwi)
